BOJONEGORO, LINKNEWS.ID - Pemerintah Kabupaten Bojonegoro memastikan pembangunan daerah tetap berjalan lancar. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) yang mencapai Rp 3 triliun pada Tahun Anggaran (TA) 2025 menjadi strategi pemerintah dalam mempersiapkan kebutuhan anggaran di 2026.

Kebijakan ini merupakan langkah antisipatif terhadap transfer Dana Bagi Hasil (DBH) Migas dari pusat yang berkurang 30 persen dari APBD, atau setara dengan Rp 1,2 triliun.

Berdasarkan evaluasi Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Mendagri Tito Karnavian, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro diminta mengelola SiLPA 2025 secara bijak agar dapat dimanfaatkan pada tahun 2026.

Wakil Bupati Bojonegoro, Nurul Azizah, menjelaskan komposisi pendapatan Kabupaten Bojonegoro pada 2025-2026.

Pertama, DBH Migas yang semula Rp 4,5 triliun menjadi Rp 3,3 triliun, berkurang Rp 1,2 triliun. Kedua, Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 1,68 triliun, termasuk kontribusi dari empat RSUD swadana sebesar ± Rp 563 miliar.

Pendapatan yang dapat digunakan pada 2026 diperkirakan berasal dari DBH Migas sebesar Rp 3,3 triliun dan PAD murni ± Rp 400 miliar, sehingga total sekitar Rp 3,7 triliun.

"Dengan perkiraan pendapatan 2026 yang defisit (berkurang), dukungan dari SiLPA 2025 sangat diperlukan," jelasnya.

Wabup mengungkapkan bahwa SiLPA 2025 akan digunakan untuk mendukung program pemerataan pembangunan desa, termasuk Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD), BKD mobil siaga, BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja rentan, program Universal Health Coverage (UHC), serta beasiswa bagi pelajar di Bojonegoro sebagai upaya peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

“Kami menyiapkan dengan matang untuk pembangunan berkelanjutan serta kepentingan dan kebermanfaatan masyarakat,” tegas Wabup dalam Sosialisasi Petunjuk Teknis Bantuan Keuangan Desa (BKD) yang Bersifat Khusus Pengadaan Mobil Siaga Desa Tahun Anggaran 2025 di Partnership Room, Gedung Pemkab Bojonegoro, Selasa (28/10/2025).

Komposisi belanja di APBD 2026 meliputi: belanja pegawai ± Rp 2,7 triliun; dana abadi migas (cadangan) ± Rp 500 miliar; premi UHC (BPJS Kesehatan) untuk pekerja rentan ± Rp 37 miliar; beasiswa pendidikan masyarakat Bojonegoro ± Rp 39 miliar; serta Alokasi Dana Desa (ADD).

Strategi pengelolaan anggaran yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro adalah efisiensi pada perjalanan dinas dan kegiatan seremonial, serta efisiensi pada proyek yang terkendala perizinan, seperti rencana pembangunan tebing sungai dari BBWS Bengawan Solo.

"Tujuannya adalah menjaga serapan agar terkendali dan menciptakan SiLPA produktif untuk mendukung APBD 2026," tandasnya.

Kebijakan ini, menurut Wakil Bupati, adalah wujud pengelolaan keuangan yang hati-hati, agar program prioritas masyarakat tidak terganggu oleh perubahan fiskal nasional. “Fokus utamanya adalah pembangunan yang menyentuh masyarakat secara langsung,” terangnya. (KOM)

Reporter: RED