Gambar : Ilustrasi
BOJONEGORO, LINKNEWS.ID - Upaya penertiban kafe yang diduga menjual minuman keras (miras) di wilayah Desa Tanjungharjo, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro, masih menjadi perbincangan publik. Pasalnya, dari dua kafe yang ada, hanya satu lokasi yang ditindak.
Kejadian tersebut sontak memunculkan banyak asumsi dari masyarakat, sebab kedua kafe yang dinilai meresahkan itu sudah diadukan kepada pemerintah desa (Pemdes) setempat, namun praktiknya hanya satu yang ditindaklanjuti.
Menanggapi semua hal diatas, Pemdes Tanjungharjo saat dikonfirmasi melalui Kepala Dusun I Muhammad Zainu Muttaqin mengatakan, bahwa untuk penertiban satu kafe lainnya masih menunggu respon dari pihak OPD terkait.
"Semua kita tindaklanjuti, kita coba berkordinasi dengan pihak terkait tapi sampai saat ini belum ada informasi lebih lanjut. Kemarin kita sudah mengirim surat kepada Satpol PP Kabupaten cuma kita masih nunggu informasi dari sana," jelasnya kepada media.
Sementara itu, di tengah informasi pemerintah desa yang menyebut penanganan kafe kedua menunggu Satpol PP Kabupaten Bojonegoro, jawaban bertolak belakang justru dilontarkan oleh Kepala Satpol PP Bojonegoro yang menyatakan pihaknya belum menerima laporan.
"Untuk penertiban kemarin, kami hanya sebatas pendampingan, karena kewenangan penertiban adalah kewenangan PU SDA Provinsi Jawa Timur. Jika Kasun bilang sudah melaporkan ke Satpol PP Kabupaten, sampaikan suruh telepon saya, bilang kalau Bu Kasatpol PP habis telpon saya gitu,” sanggahnya saat dikonfirmasi salah satu awak media.
Pernyataan tersebut sekaligus menunjukkan adanya perbedaan informasi antara keterangan perangkat desa dengan penjelasan pimpinan Satpol PP Kabupaten Bojonegoro mengenai keberadaan laporan penanganan kafe kedua. Hal ini memunculkan pertanyaan serius mengenai sejauh mana koordinasi antar instansi dalam menindaklanjuti aduan masyarakat.
Saat ini, masyarakat menunggu kejelasan tindak lanjut dari Pemerintah Desa Tanjungharjo dan Satpol PP Kabupaten Bojonegoro. Penegakan aturan terhadap dugaan pelanggaran usaha seharusnya dilakukan secara objektif, transparan, dan konsisten, agar tidak menimbulkan kesan tebang pilih serta memastikan setiap aduan masyarakat memperoleh kepastian penanganan. (RED)
