Foto : Salah satu kafe di Tanjungharjo yang ditertibkan
BOJONEGORO, LINKNEWS.ID– Penertiban bangunan yang difungsikan sebagai kafe di Desa Tanjungharjo, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro, menyisakan sejumlah pertanyaan. Pasalnya, dari dua bangunan kafe yang diketahui beroperasi di wilayah tersebut, baru satu yang ditertibkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air (PU SDA) Provinsi Jawa Timur, Kamis (11/11/2026).
Penertiban bangunan tersebut melibatkan unsur TNI, Polri, Satpol PP, serta Pemerintah Desa Tanjungharjo. Langkah itu dilakukan sebagai tindak lanjut atas laporan masyarakat dan hasil koordinasi lintas sektor terkait dugaan pelanggaran perizinan dan perubahan fungsi bangunan.
Ketua Tim Pengawasan dan Pengendalian Bidang Bina Manfaat PU SDA Provinsi Jawa Timur, Ari Puji Astono, mengatakan, penertiban tersebut merupakan bagian akhir dari rangkaian penanganan bangunan yang dinilai melanggar ketentuan.
"Ini adalah rangkaian penutup dari kegiatan penertiban bangunan yang ada di sini karena sudah melanggar aturan perizinan dan beralih fungsi," ujarnya kepada wartawan.
Sementara itu, pihak kepolisian melalui Kapolsek Kapas menjelaskan, keterlibatan aparat hanya sebatas memastikan proses penertiban berlangsung aman dan kondusif. Sebanyak 11 anggota Polri bersama empat personel TNI diterjunkan untuk melakukan pengamanan.
"Kami dari kepolisian hanya memastikan penertiban bangunan di atas badan jalan berjalan lancar dan tidak menimbulkan permasalahan baru selama pelaksanaan hingga selesai," katanya.
Di sisi lain, Pemerintah Desa Tanjungharjo mengakui terdapat dua tempat usaha yang menjalankan aktivitas kafe dan diduga menjual minuman keras. Hal itu disampaikan Kepala Dusun (Kasun) I, Muhammad Zainu Mutaqin.
Menurut dia, pemerintah desa telah menerima aduan warga yang merasa terganggu dengan aktivitas kedua tempat usaha tersebut. Aduan itu kemudian menjadi dasar untuk melakukan koordinasi dengan pemilik lahan dan pihak terkait.
"Kita mengacu pada aduan warga masyarakat yang merasa terganggu dengan adanya kegiatan tersebut. Mau tidak mau, kita yang punya wilayah harus berkoordinasi dengan yang punya tanah tersebut," ungkapnya.
Namun, ketika ditanya mengenai nasib satu kafe lainnya yang hingga kini belum ditertibkan, Zainu menyebut pemerintah desa telah melakukan koordinasi dengan sejumlah pihak dan organisasi perangkat daerah (OPD). Meski demikian, belum ada kepastian mengenai langkah lanjutan.
"Semua aduan masyarakat kita terima dan semua kita tindak lanjuti, Pak. Tapi sampai saat ini belum ada informasi lebih lanjut," katanya.
Persoalan semakin mengundang perhatian setelah beredar informasi bahwa lahan yang digunakan oleh kafe yang belum ditertibkan diduga merupakan tanah kas desa (TKD). Informasi tersebut belum dapat dipastikan karena pihak pemerintah desa yang dikonfirmasi mengaku tidak mengetahui secara persis status kepemilikan lahan tersebut.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan mengenai konsistensi pemerintah desa dalam menyikapi keberadaan dua tempat usaha yang sama-sama menuai aduan masyarakat. Jika satu bangunan telah ditertibkan, publik tentu berhak memperoleh penjelasan mengenai alasan bangunan lainnya belum mendapatkan perlakuan serupa.
Terlebih, apabila benar lahan yang digunakan merupakan aset desa, persoalannya tidak hanya menyangkut ketertiban bangunan dan perizinan, tetapi juga menyentuh aspek pengelolaan serta pemanfaatan aset milik desa.
Hingga kini, belum ada penjelasan yang memastikan status lahan tersebut maupun alasan belum dilakukannya penertiban terhadap kafe kedua. Pemerintah Desa Tanjungharjo perlu memberikan klarifikasi terbuka agar tidak berkembang persepsi adanya perlakuan berbeda dalam penanganan persoalan tersebut.
Penertiban semestinya tidak berhenti pada satu bangunan. Konsistensi penegakan aturan, transparansi status lahan, serta keberpihakan terhadap aduan masyarakat menjadi hal penting yang perlu dijelaskan oleh pemerintah desa dan instansi terkait. (TIM)
