LAMONGAN, Linknews.id – Upaya meningkatkan akuntabilitas pengelolaan aset daerah di Kabupaten Lamongan mendapat terobosan konkret melalui pelaksanaan Apel Kendaraan Dinas yang digelar di lingkungan Sekretariat Daerah, Senin (29/6/2026).
Kolaborasi antara Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Lamongan, Bapenda Jawa Timur, Samsat, dan Dinas Perhubungan ini bukan sekadar seremonial kedisiplinan, melainkan manifestasi dari komitmen birokrasi untuk menjadi teladan dalam kepatuhan administrasi perpajakan sebelum menuntut kepatuhan dari masyarakat.
Kepala Bapenda Lamongan Edy Yunan Achmadi menegaskan bahwa kegiatan ini dirancang sebagai instrumen monitoring preventif, bukan represif. Dengan memeriksa kondisi fisik, kelengkapan dokumen, dan status pembayaran pajak kendaraan dinas roda dua maupun empat secara langsung di lokasi, instansi dapat mendeteksi potensi tunggakan sejak dini.
"Kendaraan dinas yang belum membayar pajak langsung diproses pembayarannya di tempat. Ini membuktikan bahwa sinergi lintas sektor mampu memangkas birokrasi dan menutup celah ketidakpatuhan," ujarnya.
Rencana perluasan apel ini ke seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan kecamatan menunjukkan keseriusan Pemkab Lamongan untuk menstandarisasi tata kelola aset secara menyeluruh.
Dari perspektif kebijakan publik, langkah ini memiliki signifikansi strategis. Aparatur sipil negara yang mengelola kendaraan plat merah merupakan representasi wajah pemerintah; ketidakpatuhan mereka dalam membayar pajak akan merusak legitimasi moral institusi saat melakukan penagihan kepada wajib pajak umum.
Selain itu, optimalisasi penerimaan dari kendaraan dinas berkontribusi langsung pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang pada gilirannya memperkuat kapasitas fiskal daerah untuk membiayai pembangunan dan pelayanan publik tanpa bergantung penuh pada transfer pusat.
Sinergi operasional yang ditunjukkan dalam apel ini dimana petugas Samsat dan Dishub hadir bersama Bapenda untuk memberikan layanan satu pintu seharusnya menjadi model bagi reformasi birokrasi di sektor lain. Efisiensi administratif semacam ini tidak hanya menghemat waktu dan biaya, tetapi juga membangun budaya integritas di internal pemerintahan.
Bagi Lamongan, keberhasilan inisiatif ini akan menjadi fondasi bagi penguatan sistem pengawasan aset daerah yang berkelanjutan, memastikan bahwa setiap rupiah dari penggunaan kendaraan dinas benar-benar berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat, bukan menjadi beban anggaran yang tersembunyi. (HUM/RED)
