PT Lingkar Media Indonesia. Diberdayakan oleh Blogger.

Komunikasi Praktis

Terkait Corona, Pemerintah Aceh Diminta Tanggung Jawab Sesuai UU Nomor 6 Tahun 2018

By On Maret 23, 2020

ist/net.


Banda Aceh - Penyebaran isu corona dan tindakan super panik dari pemerintah seakan lebih cepat lajunya dibandingkan penyebaran virus itu sendiri. Namun, sangat disayangkan jika upaya yang berbunyi intruksi dan larangan itu tak diimbangi dengan pemenuhan kewajiban oleh pemerintah sendiri.

"Kita yakin masyarakat akan bisa lebih patuh kepada instruksi dan himbauan pemerintah untuk berdiam diri dan dikarantina dirumahnya masing-masing jika Pemerintah Aceh terutama patuh dan  menjalankan UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan terutama pasal 52 dan pasal 55," ungkap Ketua Yayasan Aceh Kreatif kepada media, Selasa (24/03/2019).

Delky mengatakan, Di dalam pasal 52 ayat 1 Undang-undang tersebut,  selama penyelenggaraan karantina rumah, kebutuhan hidup dasar bagi orang dan makanan hewan ternak yang berada dalam rumah menjadi tanggung jawab pemerintah pusat.

Kemudian, pada pasal 2 dijelaskan bahwa tanggung jawab pemerintah pusat dalam penyelenggaraan karantina sebagaimana ayat (1) dilakukan dengan melibatkan pemerintah daerah dan pihak yang terkait.

"Intinya disini ada keterlibatan dan juga tanggung jawab pemerintah daerah untuk menangani kebutuhan masyarakat yang dikarantina dan diminta untuk tetap berdiam diri di rumah, sehingga kebutuhan dasarnya dapat terpenuhi," bebernya.

Kemudian, lanjut Delky, peluang lainnya bagi Plt Gubernur Aceh yang selama ini sangat khawatir terkait penyebaran Corona ini yaitu dengan hadirnya Instruksi Presiden Republik Indonesia
Nomor 4 Tahun 2020
Tentang
Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan
barang dan jasa dalam rangka percepatan Penanganan
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

"Ini peluang bagi pemerintah Aceh untuk mengrealokasikan anggaran pendapatan dan belanja Aceh untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yang dikarantina di rumah, dan mendistribusikan kebutuhan dasar pencegahan corona seperti masker, hand sanitizer dan sebagainya. Semoga saja paket proyek APBA yang belum ditender alokasi anggarannya dapat direalokasikan untuk kebutuhan itu," harapnya.

Pasalnya, kata Delky, ditengah instruksi Plt Gubernur yang meminta masyarakat untuk berdiam diri di rumah itu ada ancaman baru yakni persoalan ekonomi yang dampaknya kepada terancamnya kebutuhan dasar masyarakat seperti pangan yang efeknya justru masyarakat kekurangan asupan gizi, lalu imunitas menurun dan lebih mudah terjangkit penyakit. "Sementara, untuk mengantisipasi Corona salah satu upaya nya dengan meningkatkan imunitas tubuh melalui asupan gizi yang terpenuhi. Jika, perekonomian masyarakat semakin goyang seperti saat ini otomatis efeknya semacam lari dari suatu penyakit untuk mengejar penyakit lainnya. Jadi, langkah-langkah yang harus dilakukan seyogyanya harus terintegrasi. Disana ada larangan, ada himbauan dan juga ada kewajiban yang harus dipenuhi oleh pemerintah," imbuhnya.

Selain itu, kata Delky melanjutkan, penggunaan APBA juga dapat direalokasikan untuk kebutuhan dasar untuk pencegahan corona seperti membagikan masker dan hand sanitizer kepada masyarakat. Langkah ini, bisa saja dengan pola partisipatif dengan melibatkan peran pemuda gampong, perangkat Gampong atau bumdes maupun elemen sipil lainnya.

"Jika pemerintah misalkan hanya menyerukan agar masyarakat wajib pakai masker, wajib menggunakan hand sanitizer ditengah goncangan ekonomi masyarakat yang kian tak menentu tentu itu kurang rasional. Masyarakat yang ekonomi menengah ke bawah yang kebutuhan dasarnya mulai terancam karena kondisi saat ini, kemudian harus dihadapkan dengan kelangkaan dan harga selangit peralatan pencegahan penyebaran Corona, tentu ibarat sudah jatuh tertimpa tangga. Untuk kondisi seperti ini kita harapkan pemerintah bisa hadir," ujarnya.

Delky juga menyarankan semua akses TKA luar dan akses masuk orang luar jauh lebih dijadikan titik fokus pemerintah ketimbang razia-razia warung kopi belaka.

"Kendatipun warung kopi dan pasar ditutup jika akses masuk TKA dan orang dari luar daerah secara tindakan masih terabaikan, itu sama saja dengan upaya yang berbuah nihil,"sebutnya.

Terakhir, dia berharap pemerintah untuk benar-benar hadir membantu masyarakat secara tindakan bukan cuma opini, instruksi dan larangan namun juga menghadirkan solusi.

"Kita berharap pemerintah tetap bertindak dan menjaga stabilitas agar masyarakat tidak panik dan dilanda stres karena efek opini. Moga saja pemerintah menjadi pusat informasi yang melegakan hati masyarakat bukan malah menjadi sentral informasi pembuat kegaduhan dan keresahan. Apalagi Corona ini dapat dijadikan pengalihan isu dan objek kegaduhan terbaik untuk saat-saat seperti ini," pungkasnya. (Red)

Next
« Prev Post
Previous
Next Post »